Sebuah gugatan diajukan oleh kelompok pengguna TikTok untuk mencoba membatalkan rencana pelarangan aplikasi tersebut di Montana mulai 1 Januari 2024. Kelompok pengguna TikTok ini mengajukan gugatan pada Rabu malam di Distrik Pengadilan AS untuk Distrik Montana hanya beberapa jam setelah Gubernur Montana Greg Gianforte menandatangani undang-undang yang melarang aplikasi milik China tersebut karena khawatir dapat memengaruhi keamanan nasional AS.
Dalam dokumen yang diajukan pada pengadilan, kelompok pengguna TikTok menolak larangan tersebut dengan menyatakan bahwa “Montana tidak memiliki wewenang untuk menetapkan undang-undang yang memajukan apa yang diyakininya sebagai kebijakan luar negeri Amerika Serikat atau kepentingan keamanan nasionalnya, dan Montana tidak dapat melarang forum komunikasi keseluruhan berdasarkan persepsinya bahwa beberapa pidato yang dibagikan melalui forum tersebut, meskipun dilindungi oleh Amandemen Pertama, berbahaya.”
Kelompok tersebut menambahkan bahwa “Montana tidak bisa melarang penduduknya untuk melihat atau mengirim di TikTok lebih dari ia bisa melarang Wall Street Journal karena siapa yang memilikinya atau ide-ide yang diterbitkannya.”
Otoritas AS telah lama menyatakan kekhawatiran bahwa pemilik TikTok yang berbasis di Beijing, ByteDance, dapat diintervensi oleh pemerintah China dan oleh karena itu melihat aplikasi tersebut sebagai risiko keamanan nasional.
Seorang mantan eksekutif ByteDance baru-baru ini mengklaim bahwa Partai Komunis China “memiliki akses tertinggi” ke data TikTok yang disimpan di AS ketika ia bekerja untuk perusahaan tersebut antara 2017 dan 2018. Orang lain mengklaim bahwa pihak otoritas China bahkan dapat memengaruhi algoritma aplikasi untuk menampilkan konten pro-China. TikTok selalu membantah tuduhan-tuduhan tersebut.
Meskipun lebih dari setengah negara bagian AS telah melarang TikTok dari perangkat federal, Montana menjadi negara bagian pertama yang memperkenalkan undang-undang yang melarangnya di seluruh negara bagian.
Denda akan diberikan kepada perusahaan seperti Apple, Google, dan TikTok jika mereka memungkinkan unduhan aplikasi di negara bagian tersebut, meskipun individu yang terus menggunakan TikTok tidak akan dihukum.
Masih harus dilihat apakah negara bagian lain akan mengambil tindakan serupa terhadap Montana, dan apakah lebih banyak pengguna TikTok akan maju dan mengajukan gugatan terhadap negara bagian tersebut untuk memblokir pelarangan kontroversial tersebut.
Keamanan Nasional AS dan TikTok
Risiko keamanan nasional AS dan TikTok telah menjadi perdebatan panjang antara otoritas AS dan ByteDance. Seiring dengan penggunaan TikTok yang semakin populer, kekhawatiran tentang keterlibatan pemerintah China dalam data TikTok menjadi semakin besar.
Gugatan yang diajukan oleh kelompok pengguna TikTok terhadap Montana dalam upaya untuk membatalkan pelarangan aplikasi ini menunjukkan bahwa perdebatan tentang keamanan nasional AS dan TikTok masih berlanjut.
Keterkaitan antara TikTok dan kebebasan berbicara
Kelompok pengguna TikTok dalam gugatan yang diajukan terhadap Montana mengatakan bahwa pelarangan aplikasi tersebut melanggar hak kebebasan berbicara yang dilindungi oleh Amandemen Pertama.
Hal ini menunjukkan bahwa TikTok dianggap sebagai sebuah platform komunikasi yang penting bagi banyak orang dan bahwa pelarangan TikTok dapat dianggap sebagai pelarangan terhadap kebebasan berbicara.
Pengaruh kebijakan luar negeri pada tingkat negara bagian
Pada saat ini, Montana adalah satu-satunya negara bagian yang telah memperkenalkan undang-undang yang melarang TikTok secara nasional. Namun, kelompok pengguna TikTok yang mengajukan gugatan menyatakan bahwa negara bagian tidak memiliki wewenang untuk menetapkan undang-undang yang memajukan kebijakan luar negeri AS atau kepentingan keamanan nasionalnya.
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri AS dan kebijakan nasional dapat memengaruhi kebijakan di tingkat negara bagian dan bahwa perdebatan tentang kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional akan terus berlanjut di masa depan.