Pemerintah Indonesia telah memblokir akses ke domain baru platform Twitter yang baru saja berganti nama menjadi X. Alasan di balik pemblokiran ini adalah karena domain tersebut sebelumnya terkait dengan kegiatan judi dan konten porno.
Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia mengumumkan bahwa situs tersebut telah dibatasi aksesnya karena pemilik sebelumnya telah melanggar pedoman terkait konten negatif.
Mendiskusikan masalah ini, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian, Usman Kansong, mengatakan bahwa pemerintah telah berkomunikasi dengan perwakilan dari situs yang dimiliki oleh Elon Musk untuk menjelaskan situasi ini.
“Hari ini, kami berbicara dengan perwakilan dari Twitter dan mereka akan mengirimkan surat kepada kami untuk menyatakan bahwa X.com sekarang akan digunakan oleh Twitter,” katanya kepada media lokal.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terbukti sangat ketat dalam memberikan izin kepada layanan online, termasuk layanan terkenal global seperti Netflix, Facebook, Google, dan pasar permainan seperti Steam.
Untuk tetap beroperasi di Indonesia, pemerintah mensyaratkan platform-platform ini untuk mengajukan persyaratan yang komprehensif mengenai jenis konten yang tersedia di platform mereka. Platform yang menawarkan konten porno atau mempromosikan kriminalitas, misalnya, akan segera diblokir – seperti yang terjadi dengan Netflix pada tahun 2016.
Dampak pemblokiran terhadap pengguna internet di Indonesia
Pemblokiran akses ke X.com dapat berdampak pada pengguna internet di Indonesia, terutama bagi mereka yang menggunakan platform tersebut secara aktif. Pemblokiran ini dapat menghambat kebebasan berekspresi pengguna internet di Indonesia, terutama jika pemblokiran dilakukan tanpa alasan yang jelas.
Namun, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari konten yang merusak moral dan melanggar hukum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan platform-platform online untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa konten yang ditawarkan memenuhi persyaratan hukum negara.
Pada akhirnya, pemblokiran akses ke X.com di Indonesia menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur konten online dan melindungi masyarakat dari konten yang tidak pantas.
Sementara itu, platform-platform online juga harus memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan hukum yang berlaku di negara tersebut. Kolaborasi antara pemerintah dan platform-platform online adalah kunci untuk mencapai keseimbangan yang baik antara kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat.