Pada kenyataannya, masih banyak orang yang belum paham tentang perbedaan BDT dan DTKS. Meskipun kedua program ini sama-sama menjadi solusi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, namun ada beberapa perbedaan mendasar yang harus diketahui.
Pertama-tama, BDT atau Bantuan Langsung Tunai, merupakan bentuk bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Bantuan ini diberikan secara tunai kepada keluarga yang tergolong miskin atau rentan miskin di seluruh Indonesia. Sedangkan DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, merupakan sistem basis data yang di dalamnya terdapat informasi mengenai data keluarga miskin dan rentan miskin.
Dalam hal penerima manfaat, terdapat beberapa perbedaan antara BDT dan DTKS. Program BDT lebih fokus memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang tergolong miskin dan rentan miskin, sementara DTKS lebih fokus pada menyediakan data terpadu yang berisi data keluarga miskin dan rentan miskin. Dengan memahami perbedaan antara dua program ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi masyarakat tentang program pemberantasan kemiskinan di Indonesia.
Pengertian BDT dan DTKS
BDT dan DTKS adalah dua sistem layanan pemerintah Indonesia yang berbeda tetapi berkaitan erat dengan program bantuan sosial. Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menggunakan BDT, sedangkan program Kartu Sembako menggunakan DTKS. Namun, apa sebenarnya pengertian BDT dan DTKS?
- BDT (Basis Data Terpadu) adalah sistem yang mengintegrasikan data dan informasi mengenai penerima manfaat program bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Sistem ini menyediakan basis data yang lengkap, terintegrasi, dan terpadu mengenai informasi penerima manfaat di berbagai wilayah di Indonesia.
- DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) adalah sistem yang mengelola data penerim
a manfaat program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia. Sistem ini digunakan oleh Kementerian Sosial untuk memetakan jumlah dan lokasi penerima manfaat program bantuan sosial di seluruh Indonesia.
Selain itu, BDT dan DTKS juga digunakan sebagai alat untuk memastikan penerima manfaat mendapatkan bantuan sosial yang tepat sasaran. Melalui sistem ini, pihak berwenang akan dapat memverifikasi data penerima manfaat dan memastikan bantuan sosial hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat.
Fungsi BDT dan DTKS
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk memberikan bantuan berupa beras yang dapat dibeli di warung-warung yang bekerjasama dengan BPNT. Kartu KKS diterbitkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan diterima oleh pedagang yang telah bekerjasama dengan BPNT. Kemudian terdapat program Bantuan Pangan Beras Sejahtera (BPBS) yang menggunakan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dan dilakukan oleh Kemensos. Di dalam program BNPT, identifikasi dan verifikasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kita dapatkan dari data Dasar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- BDT (Basis Data Terpadu):
- DTKS (Dasar Terpadu Kesejahteraan Sosial):
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menggunakan kartu KKS untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin. Data keluarga yang menerima bantuan diperoleh dari Basis Data Terpadu (BDT). Dalam BDT, Kemensos mempertemukan data dari beberapa sumber seperti Sistem Informasi Perlindungan Sosial (SIPS), Sistem Informasi Penyelenggaraan Fisik Sosial (SIPFS), Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial (SIPDBS), dan data lainnya dari kecamatan/kelurahan.
Dasar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah basis data yang terintegrasi untuk mendukung program sosial pemerintah. DTKS merupakan sistem yang mengumpulkan informasi mengenai penerima manfaat berbagai program sosial di Indonesia, seperti Pemberantasan Buta Aksara, PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT, dan lainnya.
DTKS memudahkan Kementerian Sosial untuk mendata penerima manfaat program sosial, sehingga dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Data yang terdapat pada DTKS akan digunakan untuk menentukan keluarga yang tepat dan layak menerima bantuan sosial, serta menentukan jumlah bantuan yang akan diterima oleh keluarga tersebut. DTKS juga memudahkan pengawasan dan monitoring program sosial yang ada, sehingga pemerintah dapat mengukur efektivitas dan dampak dari program sosial yang diterapkan.
Selain digunakan untuk program BPNT, data dari DTKS juga dapat digunakan untuk program sosial lainnya, seperti bantuan sosial tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Beras Sejahtera (BPBS). DTKS menjadi sumber data yang sangat penting bagi Kementerian Sosial dan pemerintah secara keseluruhan dalam menentukan kebijakan sosial yang tepat sasaran.
| Perbedaan BDT dan DTKS | |
|---|---|
| BDT | DTKS |
| Digunakan dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | Digunakan dalam berbagai program sosial di Indonesia |
| Data diperoleh dari beberapa sumber seperti SIPS, SIPFS, dan SIPDBS | Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti pusat data kependudukan, data-sekolah, dan data-rumah-sakit |
| Data lebih lengkap dan terperinci | Data terfokus pada penerima manfaat program sosial |
Dari tabel di atas, dapat dilihat perbedaan antara BDT dan DTKS. BDT hanya digunakan dalam program BPNT, sedangkan DTKS digunakan dalam berbagai program sosial. Selain itu, sumber data yang digunakan dalam BDT dan DTKS berbeda, sehingga data yang dihasilkan juga berbeda. Meskipun begitu, kedua basis data ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendukung program sosial pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perbedaan BDT dan DTKS dari Segi Pendanaan
Ketika membicarakan tentang Program Keluarga Harapan (PKH), maka tidak bisa lepas dari Bahagia Dalam Tumindak (BDT) dan Data Terpadu Keluarga Sasaran (DTKS). Kedua program ini membantu pemerintah dalam memberikan bantuan sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan, namun terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya dari segi pendanaan.
- Sumber Pendanaan
- Peruntukan Dana
- Cakupan Pelayanan
Program BDT didanai sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sedangkan DTKS didanai langsung oleh Bank Dunia melalui bantuan Luar Negeri.
Dana BDT diperuntukkan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang tergolong miskin, tidak mampu, dan berada di wilayah terpencil. Sedangkan DTKS fokus pada memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang berada di sekitar wilayah yang tengah dilakukan pembangunan infrastruktur.
Program BDT memiliki cakupan yang lebih luas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan program BDT mencakup beberapa jenis bantuan seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Sedangkan DTKS hanya fokus dalam memberikan bantuan sosial dalam hal kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung.
Perbandingan Besaran Dana BDT dan DTKS Tahun 2021
Besaran dana yang dialokasikan untuk program BDT dan DTKS pada tahun 2021 mencapai triliunan rupiah. Dilansir dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indonesia, berikut adalah perbandingan besaran dana antara BDT dan DTKS pada tahun 2021:
| Program BDT | Program DTKS |
|---|---|
| Rp 28,31 Triliun | Rp 5,8 Triliun |
Jumlah dana yang dialokasikan pada program BDT jauh lebih besar dibandingkan program DTKS. Hal ini bisa dikatakan karena program BDT memiliki cakupan yang lebih luas dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
Peran BDT dan DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial
Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam kondisi bencana maupun pandemi seperti saat ini. Salah satu program pemerintah untuk memberikan bantuan sosial adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan melalui dua jenis kartu, yaitu BDT dan DTKS. Keduanya memiliki peran yang berbeda dalam pemberian bantuan sosial.
- Peran BDT
- Peran DTKS
Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau BDT (Bantuan Pangan Non-Tunai) diberikan kepada keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan atau rawan miskin. Penggunaan BDT dalam pemberian bantuan sosial bertujuan untuk memberikan akses pada masyarakat miskin untuk memilih sendiri jenis makanan yang ingin dikonsumsi, tanpa batasan dan harus membeli di toko yang ditentukan oleh pemerintah. Dalam program bantuan sosial ini penerima bantuan mendapatkan kartu KKS dan uang tunai dalam bentuk rekening/pencairan non-tunai.
Program Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan program bantuan sosial di Jakarta yang diselenggarakan untuk keluarga miskin atau keluarga yang hampir miskin dengan kondisi ekonomi yang tidak memadai. Dalam program ini, penerima bantuan mendapatkan bantuan dalam bentuk uang tunai dan pengambilan bantuan sosial dilakukan dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau kartu keluarga sejahtera online (KKS Online). DTKS juga menjadi alat monitoring pemerintah dalam data dan informasi keluarga miskin yang berhak mendapatkan bantuan sosial.
Sebagai upaya dalam memastikan penerapan program tersebut tepat sasaran, Pemerintah menerapkan sistem Single Data Bantuan Sosial (SDBS) dimana seluruh data penerima manfaat dikelola secara terpadu dalam satu database. Sistem ini memungkinkan bantuan sosial hanya diberikan pada keluarga yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial dengan jelas dan transparan. Selain itu, sistem single data juga memungkinkan pemerintah untuk menyederhanakan lebih dari 4.600 program bantuan sosial menjadi 1.200 program bantuan sosial saja.
Dengan adanya BDT dan DTKS, masyarakat miskin maupun rawan miskin di Indonesia diharapkan semakin terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Program ini juga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat menengah ke bawah.
Tantangan Implementasi BDT dan DTKS di Indonesia
Dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Dana Transfer Keahlian dan Kemampuan (DTKS), terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut antara lain:
- Keterbatasan data terkait penerima manfaat
- Pengelolaan data yang tidak terintegrasi
- Ketergantungan pada teknologi informasi
Masing-masing tantangan tersebut akan dijelaskan lebih dalam sebagai berikut:
Keterbatasan data terkait penerima manfaat
Salah satu tantangan utama dalam implementasi program BLT dan DTKS adalah keterbatasan data terkait penerima manfaat. Data yang tersedia seringkali tidak lengkap atau tidak akurat, sehingga proses identifikasi penerima manfaat menjadi sulit. Selain itu, terdapat berbagai faktor sosial dan ekonomi yang sulit diprediksi, seperti perubahan situasi keuangan keluarga atau keadaan kesehatan penerima manfaat.
Pengelolaan data yang tidak terintegrasi
Program BLT dan DTKS seringkali dilaksanakan oleh berbagai lembaga atau instansi yang berbeda, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau organisasi masyarakat. Hal ini menyebabkan pengelolaan data menjadi tidak terintegrasi dan sulit untuk diakses oleh berbagai pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengintegrasikan pengelolaan data di berbagai tingkatan dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi program tersebut.
Ketergantungan pada teknologi informasi
Dalam pelaksanaan program BLT dan DTKS, penggunaan teknologi informasi menjadi sangat penting. Namun, ketergantungan terhadap teknologi informasi juga dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kerentanan terhadap serangan siber atau masalah teknis dalam pengoperasian sistem. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menjaga keamanan teknologi informasi dan memperkuat sistem proteksi untuk mencegah terjadinya berbagai gangguan atau kerugian akibat kegagalan sistem.
Perbandingan BDT dan DTKS
| Tipe Program | BDT | DTKS |
|---|---|---|
| Objektif | Meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat sosial safety net | Mendorong perkembangan ekonomi lokal dan meningkatkan akses keahlian dan kemampuan |
| Sasaran | Keluarga miskin dan rentan | Pelaku UMKM dan pekerja informal |
| Jangka Waktu | Bertahap | Pada prinsipnya berkelanjutan |
| Bentuk Dana | Tunai | Transfer keahlian dan kemampuan |
Program BDT dan DTKS sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun memiliki sasaran yang berbeda. BDT lebih fokus pada keluarga miskin dan rentan, sementara DTKS ditujukan untuk pelaku UMKM dan pekerja informal. Selain itu, bentuk dana yang diberikan pada program BDT adalah tunai, sedangkan pada program DTKS adalah transfer keahlian dan kemampuan. Perbedaan lainnya adalah jangka waktu program, dimana program BDT bertahap sementara program DTKS pada prinsipnya berkelanjutan.
Yuk, Kenali Lebih Dalam Perbedaan BDT dan DTKS
Nah, itu dia Penjelasan perbedaan BDT dan DTKS. Meskipun keduanya memiliki fungsi yang sama dalam membantu masyarakat kurang mampu, tetapi lebih baik kita pahami perbedaan keduanya agar kita bisa memilih program manakah yang lebih tepat. Mungkin ini yang ingin kamu ketahui selama ini. Terima kasih sudah membaca artikel saya. Jangan lupa untuk selalu kunjungi lagi ya! Salam hangat dari saya.
