Apa itu Orde Baru? Ya, kita semua pasti sering mendengar istilah ini, terutama ketika berbicara tentang sejarah Indonesia. Orde Baru sendiri merupakan zaman kepemimpinan Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun, dari tahun 1966 hingga 1998. Saat itu, Soeharto berhasil menggulingkan Presiden Sukarno yang merupakan Bapak Proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Selama masa Orde Baru, Indonesia mengalami banyak perubahan, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun sosial. Beberapa program pemerintah yang diluncurkan di era Soeharto seperti Pembangunan Lima Tahun (Repelita), Transmigrasi, serta Program Kesejahteraan Sosial, berhasil mengangkat taraf hidup masyarakat Indonesia. Namun, di sisi lain, kebebasan pers dan ekspresi dibatasi dan beberapa kelompok oposisi mengalami penindasan yang sangat brutal.
Meskipun masa Orde Baru sudah lewat, namun dampak dan jejak sejarah dari zaman tersebut masih terasa hingga sekarang. Oleh karena itu, memahami apa itu Orde Baru serta mempelajari sejarah Indonesia secara keseluruhan, menjadi sangat penting bagi kita sebagai masyarakat Indonesia yang ingin tumbuh dan berkembang.
Latar Belakang Orde Baru
Orde Baru adalah periode pemerintahan di Indonesia dari tahun 1966 hingga 1998, yang dimulai setelah kejatuhan Presiden Sukarno. Orde Baru dipimpin oleh mantan jenderal Soeharto, yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat Indonesia. Pada masa awal pemerintahannya, Soeharto berusaha untuk mengamankan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui pemberantasan korupsi, penindakan terhadap gerakan komunis, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- Pada masa awal kekuasaannya, Soeharto berupaya untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dilakukan dengan memberantas korupsi dan menciptakan sense of security di masyarakat.
- Sebagai bentuk dukungan atas kebijakan Soeharto, maka dibentuklah organisasi politik Golkar sebagai wadah bagi semua unsur dan golongan untuk menunjang pembangunan nasional.
- Pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa pemberontakan di kantor Jenderal Angkatan Darat, yang kemudian dikenal dengan sebutan peristiwa G30S/PKI. Peristiwa ini menewaskan enam jenderal termasuk Letkol Untung, yang merupakan pelaku di balik peristiwa tersebut.
Orde Baru secara formal dimulai pada 1966, saat Soeharto berhasil mengambil alih kekuasaan dari Sukarno melalui pemberontakan nasional. Selama tiga dasawarsa berkuasa, Soeharto berusaha untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia dengan menerapkan kebijakan yang otoriter dan sentralisasi kekuasaan. Hal ini ditandai dengan kebijakan-kebijakan seperti New Order, P4, dll.
Dalam perkembangannya, orde baru memberikan dampak positif pada Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Namun, pada saat yang bersamaan juga banyak hal buruk yang terjadi, seperti pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, pembungkaman kebebasan berekspresi, dan penganiayaan terhadap oposisi politik. Semester 2 era Orde Baru ditandai dengan degradasi moralitas di dalam tubuh orde baru itu sendiri.
| Tanggal | Peristiwa |
|---|---|
| 17 Agustus 1966 | Pengukuhan Soeharto sebagai Presiden RI |
| 11 Maret 1966 | Suharto terpilih menjadi Panglima Besar Angkatan Darat |
| 24 Maret 1967 | Terbentuknya MPRS yang baru dan mengeluarkan tap mprs no. XX/MPRS/1967 menghapus dekrit presiden PKI tahun 1966, juga menetapkan Soeharto sebagai presiden. |
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru
Kejayaan Orde Baru di Indonesia
Orde Baru yang berkuasa di Indonesia pada tahun 1966 hingga 1998 memiliki sejumlah kejayaan di masa pemerintahannya. Berikut adalah beberapa subtopik mengenai kejayaan Orde Baru di Indonesia.
Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur
- Orde Baru memulai program pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur nasional yang sukses. Pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan rata-rata sebesar 7% per tahun pada periode 1971 hingga 1996.
- Program pembangunan ekonomi Orde Baru didukung oleh beberapa proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan jalan tol, jembatan, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik. Hal ini membantu meningkatkan konektivitas pusat-pusat industri di Indonesia, mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah di dalam negeri, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Pada masa Orde Baru, Indonesia juga berhasil menurunkan angka kemiskinan. Pada tahun 1969, sekitar 60% penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan, namun pada tahun 1996 angka kemiskinan turun menjadi sekitar 14%.
Keamanan Nasional dan Stabilitas Politik
Selain itu, Orde Baru berhasil menjaga keamanan nasional dan stabilitas politik di Indonesia.
- Orde Baru berhasil mengatasi konflik internal di Indonesia, seperti pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dan Aceh, pemberontakan RMS di Maluku dan Sulawesi Selatan, serta Gerakan September 30 (G30S) PKI pada tahun 1965. Pemerintah juga berhasil memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mengatasi konflik SARA, dan mempertahankan keamanan nasional selama masa pemerintahannya.
- Orde Baru juga berhasil menjalin hubungan internasional yang baik dengan negara lainnya. Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara Barat dan Timur, termasuk Amerika Serikat, Jepang, China, Uni Soviet, dan negara-negara Arab. Hal ini membantu meningkatkan kedudukan Indonesia di dunia dan membuka peluang investasi dari luar negeri.
Peningkatan Kualitas Pendidikan
Di bawah pemerintahan Orde Baru, kualitas pendidikan Indonesia juga mengalami perbaikan.
- Orde Baru berhasil memperluas akses ke pendidikan dengan membangun ribuan sekolah baru di seluruh Indonesia. Lebih dari 60.000 sekolah baru telah dibangun pada masa pemerintahannya.
- Pemerintah juga meningkatkan kurikulum pendidikan dengan menambahkan mata pelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja, seperti ilmu komputer dan teknologi informasi.
Penghapusan Korupsi dan Kolusi
Orde Baru juga memulai program anti-korupsi, meskipun kinerjanya dianggap kurang efektif pada akhir pemerintahannya.
| Tahun | Peringkat |
|---|---|
| 1970 | 108 dari 145 negara |
| 1980 | 97 dari 151 negara |
| 1990 | 94 dari 158 negara |
Menurut survei korupsi oleh lembaga independen, seperti Transparency International, pada awal masa pemerintahannya pada tahun 1970, Indonesia menempati peringkat ke-108 dari 145 negara. Namun pada tahun 1990, Indonesia berhasil naik ke peringkat ke-94 dari 158 negara.
Pembangunan di Era Orde Baru
Orde Baru adalah sebuah periode dalam sejarah politik Indonesia yang dimulai pada tahun 1966 dan berakhir pada tahun 1998. Selama periode ini, pembangunan ekonomi menjadi fokus utama pemerintah. Berikut adalah beberapa pembangunan yang terjadi di era Orde Baru.
Peningkatan Infrastruktur
Selama periode Orde Baru, pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Beberapa proyek besar yang dilakukan antara lain adalah pembangunan jalan raya, pelabuhan, bandara internasional, dan jaringan telekomunikasi. Hal ini membuat aksesibilitas menjadi lebih mudah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- Pembangunan Jalan Tol
- Pembangunan Bandara Internasional
- Pembangunan Jaringan Telekomunikasi
Pembangunan Sektor Pertanian dan Industri
Pada awal era Orde Baru, ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sektor pertanian. Namun, pemerintah mengambil langkah untuk memajukan sektor industri dan peternakan yang diharapkan bisa mengurangi ketergantungan terhadap hasil pertanian. Beberapa sektor yang berkembang di era ini adalah industri petrokimia, baja, pupuk, dan sawit.
Pembangunan Perumahan dan Urbanisasi
Pemerintah juga memperluas program pembangunan perumahan dan urbanisasi untuk mengakomodasi pertumbuhan ekonomi yang cepat. Belum ada data-agregat yang menyatakan hal ini secara spesifik.
| Sektor | Pencapaian |
|---|---|
| Pertanian | Tingkat pertumbuhan rata-rata 3,2% |
| Industri | Tingkat pertumbuhan rata-rata 8,2% |
| Perumahan dan Urbanisasi | Belum ada data-agregat yang menyatakan bukti pencapaian ini. |
Secara keseluruhan, pembangunan di era Orde Baru telah memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Meskipun terdapat kritik mengenai pembangunan tersebut, tetapi, tidak dapat disangkal bahwa era Orde Baru membawa perubahan yang signifikan di Indonesia.
Kepemimpinan Orde Baru
Orde Baru merupakan era pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998. Kepemimpinan Soeharto dianggap sangat kuat dan otoriter dalam mengendalikan negara. Namun demikian, Soeharto juga diakui oleh banyak pihak sebagai sosok pemimpin yang mampu membawa kemajuan dan stabilitas bagi Indonesia.
Dalam kepemimpinannya, Soeharto menerapkan konsep pembangunan ekonomi yang dikenal sebagai Trilogi Pembangunan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang dijalankan berhasil meningkatkan perekonomian Indonesia pada era tersebut, meski juga diwarnai dengan berbagai krisis dan kontroversi.
- Stabilitas Politik
- Pertumbuhan Ekonomi
- Keadilan Sosial
Soeharto dianggap berhasil menjaga stabilitas politik di Indonesia selama kepemimpinannya. Kegiatan politik yang bersifat radikal ditekan dan tidak diberi ruang untuk berkembang, namun situasi keamanan dalam negeri relatif stabil. Selain itu, Soeharto juga mampu mengamankan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara asing, seperti dengan mengambil peran besar dalam perundingan G-15.
Dalam bidang ekonomi, Soeharto menerapkan kebijakan pembangunan yang mengedepankan sektor industri dan pertanian sebagai motor penggerak utama. Pemerintah menggelontorkan dana besar untuk membangun infrastruktur dan memperluas jaringan komunikasi. Hal ini berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan pada akhir masa pemerintahannya, Indonesia melahirkan kelompok baron bisnis yang menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara.
Soeharto juga mengedepankan kebijakan keadilan sosial dalam kepemimpinannya. Salah satu program unggulan adalah Program Transmigrasi, yang bertujuan mengalihkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang lebih terisolasi dan membangun pemukiman baru.
Namun, kepemimpinan Soeharto juga diwarnai dengan praktik otoritarianisme, korupsi, dan pelanggaran HAM yang cukup serius. Hal ini menjadi salah satu penyebab runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Meski demikian, keberadaan Soeharto dalam sejarah Indonesia tetaplah kontroversial, dengan banyak masyarakat yang menganggapnya sebagai sosok pemimpin yang berhasil membawa kemajuan bagi bangsa.
| Nama Pemimpin | Masa Jabatan | Pelantikan |
|---|---|---|
| Soekarno | 1945-1967 | 18 Agustus 1945 |
| Soeharto | 1967-1998 | 12 Maret 1967 |
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Soeharto adalah sosok pemimpin yang kontroversial dalam sejarah Indonesia. Di satu sisi, ia berhasil membawa kemajuan dan stabilitas bagi negara selama 32 tahun masa kepemimpinannya. Namun, di sisi lain, praktik otoritarianisme, korupsi, dan pelanggaran HAM yang dilakukan juga menimbulkan banyak kritik dan kontroversi.
Konflik Sosial di Masa Orde Baru
Orde Baru adalah periode sejarah penting di Indonesia karena telah membentuk kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang sangat berpengaruh pada masa kini. Namun, di balik kemajuan ekonomi yang diraih pada masa itu, terdapat pula konflik sosial yang memicu ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa konflik sosial yang terjadi di masa Orde Baru.
- Separatisme
Pada masa Orde Baru, gerakan separatis mulai bermunculan di beberapa daerah seperti Aceh, Papua, dan Timor Timur. Gerakan keinginan untuk melakukan pemisahan diri agar bisa merdeka dari Indonesia menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru. Konflik ini berlangsung selama bertahun-tahun dan menelan korban yang cukup besar. - Konflik Agama
Ada beberapa bentrokan antar suku dan agama yang terjadi di masa Orde Baru, seperti kekerasan antara Muslim dan Kristen di Maluku, Sulawesi, dan Papua. Konflik semacam ini memunculkan isu intoleransi dan kebencian antar agama yang berdampak pada munculnya aksi kekerasan dan perpecahan sosial. - Konflik Tanah
Konflik yang terjadi pada masa Orde Baru juga berhubungan dengan pertentangan atas kepemilikan tanah dan sumber daya alam. Pemerintah Orde Baru cenderung memberikan keuntungan kepada investasi asing serta diduga melakukan penindasan terhadap pemilik atau kelompok yang memperjuangkan hak atas tanah tersebut.
Kasus Pelanggaran HAM di Masa Orde Baru
Dalam prakteknya, terdapat banyak kebijakan pemerintah Orde Baru yang merugikan hak asasi manusia. Beberapa contoh dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa tersebut adalah:
- Pembersihan PKI (Partai Komunis Indonesia)
Pada tahun 1965, pemerintah melakukan aksi pembunuhan massal terhadap anggota PKI karena dituduh melakukan kudeta terhadap Soekarno. Banyak orang yang tidak terlibat sama sekali menjadi korban dan dibunuh tanpa alasan yang jelas. - Pembantaian Tanjung Priok
Pada tahun 1984, terjadi pembantaian penduduk sipil di Tanjung Priok yang diduga sebagai pendukung gerakan kiri. Pemerintah Orde Baru mengeluarkan dalih bahwa aksi ini dilakukan karena para korban melakukan tindakan kekerasan, tapi versi ini tidak terbukti kebenarannya.
Konflik Agraria di Indonesia
Selain itu, salah satu konflik sosial yang terjadi di Indonesia hingga kini terkait dengan persoalan agraria atau pertanian. Masalah ini berkaitan dengan perjuangan kaum tani atau petani untuk mempertahankan hak atas lahan mereka dan terhindar dari penghadangan oleh kelompok tertentu, termasuk pengusaha besar atau pemerintah yang ingin menyerobot lahan tersebut.
| Periode | Korban | Lokasi |
|---|---|---|
| 2000-an | 20 petani | Lampung Selatan, Sumatera Selatan |
| 2010-an | 44 petani | Semua provinsi di Indonesia |
Di beberapa kasus, konflik agraria bisa berujung pada penganiayaan, pembunuhan, atau tindakan represif lainnya dari pihak yang memiliki kepentingan untuk menyerobot lahan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya konsisten untuk menjaga stabilitas sosial dan memberikan perlindungan pada kaum petani agar hak asasi manusia mereka terjaga dengan baik.
Kritik dan Penolakan terhadap Orde Baru
Orde Baru adalah era politik dan sosial yang dimulai setelah kudeta tahun 1965 yang memuncak pada kekuasaan Presiden Soeharto. Era ini mengubah wajah Indonesia secara dramatis, dan memperlihatkan beberapa kebijakan negara yang kontroversial.
Berikut ini adalah beberapa kritik dan penolakan terhadap Orde Baru:
- Pelanggaran hak asasi manusia: Selama Orde Baru, banyak pelanggaran hak asasi manusia terjadi. Pelanggaran yang paling terkenal adalah tragedi 1965-1966, yang mengakibatkan kematian lebih dari satu juta orang. Selain itu, Orde Baru terkenal dengan penggunaan kekerasan oleh aparat, kebebasan bersuara dibatasi, dan hilangnya hak asasi manusia yang lain.
- Kesan korup: Soeharto terkenal dengan korupsinya. Kekayaan keluarganya, kerabat, dan teman-teman dekatnya sering dikaitkan dengan kekayaan negara yang dijarah secara sistematis. Kekuasaan Soeharto menjadi korup bahkan setelah ia meninggalkan jabatannya. Korupsi yang melanda Indonesia pada era Orde Baru pada akhirnya dikoreksi oleh akhir pemerintahan ketika Soeharto dijatuhkan.
- Pembatasan kebebasan pers: Selama era Orde Baru, kebebasan pers sangat dibatasi. Setiap media massal harus mematuhi garis negara. Liputan media hanya membahas tema-tema yang disetujui oleh pemerintah atau personil mereka. Hal ini terjadi kurang dari kebebasan pers dan informasi yang memadai kepada masyarakat.
Keputusan Orde Baru yang Menjadi Kontroversial
Orde Baru dikenal dengan beberapa keputusan politiknya yang kontroversial, seperti:
- Transmigrasi: Pemerataan penduduk Indonesia secara geografis dilakukan dalam kebijakan transmigrasi dengan memindahkan penduduk dari wilayah padat penduduk di Jawa ke daerah-daerah pemerintahan yang jauh (seperti Papua, Sumatra dan Kalimantan). Praktik Transmigrasi selama Orde Baru sering dikritik karena melupakan kepentingan asli dari penduduk asli daerah target dan buramnya keberhasilan Transmigrasi dalam mencapai tujuannya.
- Pembangunan: Orde Baru memulai kampanye Pembangunan dan turunannya yaitu Pembangunan sembako murah dan Program Intensifikasi Pengembangan dan Pemeliharaan Tanaman Pangan (IPPPT). Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah apakah pembangunan ini berhasil dan siapa yang paling berkualitas kebijakan ini untik diimplementasikan?
Kekerasan Selama Pemilihan Umum pada Era Orde Baru
Selama Pemilu dari era Orde Baru, terjadi kekerasan dan kecurangan oleh pihak yang berkuasa untuk memenangkan kepentingan pribadi atau kelompok politik yang memiliki kepentingan yang sama. Hal ini dikenal sebagai praktik politik yang tidak etis dan merugikan partisipasi publik dalam politik dan demokrasi.
| Tindakan Kekerasan yang dilakukan pada Pemilu Era Orde Baru | Pembangkangan Kandidat dan Pengawas |
|---|---|
| Sekuritisasi Pemilu (penyebaran pasukan militer dan keamanan di zona atau wilayah Pemilu) | Penangkapan terhadap Kandidat dan pengawas yang dipilih oleh lawan politik. |
| Manipulasi Hasil Pemilu (pemalsuan dokumen atau pemalsuan data yang diperlukan oleh badan Pemilu) | Persen singkat, pembunuhan / pembunuhan, intimidasi, penganiayaan fisik, penangkapan sewenang-wenang, dll. |
Dalam hal ini, harus diingat bahwa orang-orang tersebut dicurigai oleh kekuasaan dan kepentingan politik mereka. Hal ini membuktikan terjadinya masalah dalam kebijakan Orde Baru dan menandakan pentingnya partisipasi publik untuk menjaga demokrasi dan mencegah praktik politik yang kurang etis.
Keruntuhan Orde Baru dan Perubahan Politik di Era Reformasi
Pasca keruntuhan Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan politik yang signifikan. Perubahan ini dipicu oleh beberapa faktor politik dan ekonomi yang terjadi di masa Orde Baru. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab utama keruntuhan Orde Baru:
- Korupsi dan kolusi yang merajalela
- Penindasan terhadap hak asasi manusia
- Tidak adanya kebebasan berekspresi
- Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997
Faktor-faktor tersebut mengakibatkan munculnya gerakan reformasi di Indonesia. Gerakan ini diikuti dengan demonstrasi dan protes terhadap rezim Orde Baru. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya.
Setelah keruntuhan Orde Baru, Indonesia merasakan perubahan besar di dunia politik. Berikut adalah beberapa perubahan politik yang terjadi di Indonesia pasca keruntuhan Orde Baru:
- Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat
- Peningkatan kebebasan pers
- Peningkatan hak asasi manusia
- Peningkatan otonomi daerah
Perubahan politik yang terjadi di Indonesia pasca keruntuhan Orde Baru turut mempengaruhi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Berikut adalah beberapa perubahan tata kelola pemerintahan di Indonesia pada era Reformasi:
- Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
- Dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- Peningkatan Transparansi dalam anggaran pemerintah
Untuk lebih memahami perubahan politik yang terjadi di Indonesia pasca keruntuhan Orde Baru, berikut adalah tabel perbandingan antara Orde Baru dan era Reformasi:
| Orde Baru | Era Reformasi |
|---|---|
| Pemilihan presiden dan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) | Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat |
| Tidak adanya kebebasan pers yang sebenarnya | Peningkatan kebebasan pers |
| Tidak diakui eksistensinya | Dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) |
Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa era Reformasi membawa perubahan besar di dunia politik di Indonesia, termasuk dalam tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan.
Terima Kasih Telah Membaca!
Nah, itu dia sedikit informasi mengenai apa itu Orde Baru. Semoga artikel ini dapat memberikanmu pemahaman yang lebih baik mengenai sejarah Indonesia. Jangan lupa untuk kembali mengunjungi situs kami untuk mendapatkan informasi menarik lainnya, ya! Sekali lagi, terima kasih telah membaca dan sampai jumpa!