Apa itu NKRI? Mungkin pertanyaan ini sering muncul di benak kita semua. NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah sebuah negara besar dengan beragam suku dan budaya. NKRI memberikan kesatuan dalam keanekaragaman tersebut. Ada banyak hal yang membuat kita bangga menjadi bagian dari NKRI ini.
NKRI berasal dari perjuangan para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka merelakan nyawa demi merdeka dan merdeka adalah jaminan dari kesatuan. Kita patut bersyukur karena saat ini kita dapat hidup di lingkungan yang damai dan tentram berkat NKRI ini. Selain itu, NKRI juga menjamin kebebasan individu untuk menjalankan keyakinan dan agama masing-masing. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara toleran dan menjunjung tinggi kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.
Namun, sebagai warga negara Indonesia tentunya kita tidak boleh hanya mengambil keuntungan dari NKRI tanpa memikirkan kewajiban sebagai warga negara. NKRI memberikan kebebasan namun juga membutuhkan tanggung jawab. Kita harus dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kita harus selalu berusaha untuk memajukan dan membangun NKRI ini agar menjadi negara yang lebih baik lagi.
Pengertian NKRI
NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara dan merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini dibentuk pada tanggal 17 Agustus 1945 dan diakui oleh komunitas internasional sebagai sebuah negara yang merdeka. NKRI memiliki wilayah yang terdiri dari 34 provinsi dan memiliki berbagai macam budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda.
- Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Mandat Konstitusi 1945
- Negara Kepulauan
- Merdeka
- Beragam Budaya dan Adat Istiadat
NKRI memiliki sistem pemerintahan presidensial dengan kepala negara dan kepala pemerintahan yang berbeda, yaitu Presiden dan Menteri Negara. Presiden adalah kepala negara dan juga kepala pemerintahan sedangkan Menteri Negara memiliki tugas untuk mengurus sektor-sektor tertentu dalam pemerintahan. NKRI juga memiliki parlemen yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai pemegang kebijakan legislatif di negara ini. NKRI juga memiliki sistem hukum yang terdiri dari peradilan umum, agama, dan militer.
Walaupun NKRI terdiri dari banyak wilayah yang berbeda-beda, negara ini memiliki semangat kebersamaan dan persatuan yang tinggi. Hal ini tercermin dalam semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Dalam konteks NKRI, semboyan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai perbedaan dalam hal suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya, namun semua elemen tersebut bersatu dalam satu negara yang sama dan memiliki tekad yang sama untuk membangun dan memajukan Indonesia.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Luas Wilayah | 1.904.569 km² |
| Penduduk | 266.911.900 jiwa (berdasarkan sensus 2020) |
| Bahasa Resmi | Bahasa Indonesia |
| Ibukota | Jakarta |
| Mata Uang | Rupiah (IDR) |
NKRI memiliki banyak kekayaan alam, seperti minyak, gas bumi, batu bara, emas, tembaga, dan sebagainya, yang menjadi aset bagi negara ini. Selain itu, NKRI juga memiliki budaya yang kaya, sejarah yang panjang, serta destinasi wisata yang menarik. Semua nilai dan kekayaan tersebut harus senantiasa dijaga dan dilestarikan agar NKRI tetap berdiri kokoh sebagai sebuah negara yang maju dan sejahtera.
Sejarah Pembentukan NKRI
Indonesia merupakan negeri besar yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang berbeda-beda. Sebelum Indonesia merdeka menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, ada beberapa peristiwa yang menjadi awal terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Pada tahun 1908, berdirilah perkumpulan Budi Utomo yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh Belanda di Indonesia dan untuk membela kepentingan nasional.
- Pada tahun 1912, berdirilah Sarekat Islam (SI) yang ingin mengusir penjajah Belanda dari Indonesia dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang miskin.
- Setelah Jepang berhasil mengalahkan Belanda pada tahun 1942, Jepang masuk Indonesia dan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Indonesia masih terdiri dari beberapa negara bagian seperti Sumatra Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Namun, pada tanggal 27 Desember 1949 terjadi Perjanjian Roem-Van Roijen yang meresmikan Terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari 16 negara bagian.
Namun, RIS hanya bertahan selama kurang dari setahun. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS diganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri dari satu negara bagian.
Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Selama masa kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa upaya untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Saat itu, terdapat beberapa kritik yang menyatakan bahwa pembentukan NKRI tidak sesuai dengan semangat awal kemerdekaan Indonesia yang ingin membentuk negara federal. Namun, setelah melalui beberapa tahapan, akhirnya pada tahun 1950, NKRI terbentuk secara resmi.
| Tanggal | Peristiwa |
|---|---|
| 28 Agustus 1945 | Dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) |
| 18 Agustus 1945 | Dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) |
| 25 September 1945 | Rapat PPKI membahas dasar Negara Indonesia |
| 18 Agustus 1945 | PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara Indonesia |
| 2 November 1949 | Proklamasi Republik Indonesia Serikat (RIS) |
| 17 Agustus 1950 | RIS diganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) |
Setelah melalui perjalanan panjang dan melewati berbagai peristiwa penting, akhirnya Indonesia menjadi negara yang memiliki landasan hukum yang kuat dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
Konstitusi dasar NKRI
Konstitusi dasar NKRI mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Dokumen tersebut merupakan hukum tertingi di Indonesia dan menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kerajaan yang disebut Republik Indonesia.
Sebagai hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 memuat prinsip-prinsip dasar negara Indonesia. Salah satu prinsip tersebut adalah pembagian kekuasan. Konstitusi dasar NKRI mengatur bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi 3 (tiga) lembaga yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif.
Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa “Kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang”. Ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara harus didukung dengan landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan konstitusi dasar NKRI.
Berikut adalah beberapa hal penting yang terkait dengan konstitusi dasar NKRI:
- Konstitusi dasar NKRI membagi kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) lembaga yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif.
- Konstitusi dasar NKRI meletakkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia.
- Konstitusi dasar NKRI mengatur prinsip-prinsip dasar negara Indonesia.
Konstitusi dasar NKRI juga mengatur tentang hak asasi manusia. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas pendidikan dan pengajaran serta memperoleh manfaat daripada ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam hal ini, negara bertanggung jawab dalam melindungi hak asasi manusia dan mengembangkan sumberdaya manusia melalui investasi pendidikan dan teknologi.
Secara keseluruhan, konstitusi dasar NKRI merupakan pondasi utama negara Indonesia yang harus dijaga dan ditaati oleh semua lembaga negara dan warga negara Indonesia. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip konstitusi dasar, negara dapat melindungi hak asasi manusia, memperkuat demokrasi dan memajukan kemajuan bangsa.
Referensi: https://www.jurnalhtp.ac.id/index.php/jhtp/article/download/30/21/
| No. | Aspek | Isi Konstitusi Dasar |
|---|---|---|
| 1 | Pembagian Kekuasaan | Kekuasaan negara dibagi menjadi 3 (tiga) lembaga yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. |
| 2 | Undang-Undang Dasar sebagai Hukum Tertinggi | Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum tertinggi di Indonesia. |
| 3 | Prinsip-Prinsip Dasar Negara | Undang-Undang Dasar 1945 mengatur prinsip-prinsip dasar negara termasuk hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, negara hukum, dan lain-lain. |
Sumber: https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/14/070000769/mengenal-konstitusi-dasar-nkri?page=all
Wilayah NKRI
NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan satu kesatuan yang terdiri dari berbagai wilayah di Indonesia. Adapun wilayah NKRI terdiri dari empat sub bagian, yaitu:
- Pulau Jawa
- Pulau Sumatra
- Pulau Kalimantan
- Pulau Papua
Keempat pulau tersebut mempunyai karakteristik dan kondisi alam yang berbeda-beda. Berikut adalah penjelasan mengenai keempat wilayah tersebut:
1. Pulau Jawa
Pulau Jawa adalah pulau terpadat di Indonesia yang terdiri dari enam provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Pulau Jawa memiliki banyak dataran rendah dan pegunungan, serta rawan terhadap bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, sektor industri dan perdagangan di Pulau Jawa cukup berkembang, sehingga menjadi pusat ekonomi Indonesia.
2. Pulau Sumatra
Pulau Sumatra terletak di sebelah barat Indonesia dan terdiri dari 10 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung. Pulau ini terkenal dengan kekayaan alamnya, seperti batubara, minyak, gas alam, dan kayu. Selain itu, Sumatra juga menjadi salah satu daerah tujuan wisata Indonesia, terutama Lubuk Linggau yang memiliki keindahan alam dan adat budaya yang khas.
3. Pulau Kalimantan
Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia yang terdiri dari lima provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Pulau ini memiliki hutan hujan tropis yang luas, sehingga menjadi tempat hidup bagi berbagai spesies flora dan fauna. Selain itu, Kalimantan juga memiliki aneka suku dan budaya yang kaya, seperti suku Dayak dan Banjar.
4. Pulau Papua
Pulau Papua, yang terletak di ujung timur Indonesia, terdiri dari dua provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat. Pulau ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti tambang emas, tembaga, dan minyak. Papua juga memiliki keunikan budaya dan adat istiadat yang masih sangat kental, seperti tari rara atau upacara adat Bauzi. Hal ini membuat Papua menjadi daya tarik untuk wisatawan yang ingin mengeksplorasi keindahan alam dan kekayaan budaya di Indonesia.
| Pulau | Provinsi |
|---|---|
| Jawa | Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta |
| Sumatra | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung |
| Kalimantan | Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara |
| Papua | Papua Barat, Papua |
Demikianlah penjelasan mengenai wilayah NKRI yang terdiri dari empat sub bagian yaitu pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Tiap wilayah mempunyai karakteristik dan kondisi alam yang berbeda-beda sehingga menimbulkan daya tarik dan potensi yang berbeda pada setiap wilayah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mengembangkan seluruh wilayah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh Indonesia.
Pemerintahan dalam NKRI
Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang didirikan berdasarkan konstitusi sejak tahun 1945. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang diatur oleh undang-undang yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
- Pemerintahan Pusat
- Pemerintah Daerah
- Peraturan Perundang-undangan
- Badan-badan Pemerintahan
- Sistem Pemerintahan
Bagian dari NKRI adalah pemerintahan pusat yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah pusat memiliki tugas untuk mengatur dan memimpin seluruh wilayah Indonesia, baik dalam urusan keamanan nasional, perekonomian, maupun urusan-urusan lainnya yang bersifat strategis.
Sementara itu, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengatur dan memimpin masyarakat di wilayah kekuasaannya. Pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Desa, dan sebagainya. Masing-masing daerah memiliki peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda, namun tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku di tingkat nasional.
Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup berbagai bidang, dari peraturan tentang lalu lintas, pajak, kesehatan, hingga undang-undang tentang hak asasi manusia. Semua peraturan tersebut dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang sesuai dengan masing-masing bidang, baik di pemerintahan pusat maupun daerah.
Ada berbagai badan-badan pemerintahan yang berfungsi untuk membantu penyelenggaraan negara, antara lain Kementerian-Kementerian, Mahkamah Agung, BPK, BPPN, dan masih banyak lagi. Badan-badan tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing, dan bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
| Alat Kelengkapan Negara | Pemerintah Pusat | Pemerintah Daerah |
|---|---|---|
| DPR, MPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden | V | – |
| Gubernur, Bupati, Walikota, DPRD Provinsi | – | V |
Terakhir, sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem demokrasi. Sistem ini memberikan hak suara bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memilih para pemimpin mereka. Pemilihan dilakukan secara langsung dan rahasia, dan dijamin oleh undang-undang. Hal ini menandakan bahwa pemerintahan di Indonesia berdasarkan pada kehendak rakyat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Tanah Air dan NKRI
Tanah air adalah negara atau wilayah tempat seseorang dilahirkan dan besar. Sementara itu, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang terbentuk dari berbagai suku bangsa dan banyak pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- Perbedaan Tanah Air dan NKRI
- Meskipun memiliki makna yang berbeda, konsep tanah air dan NKRI seringkali digunakan secara bersamaan. Seseorang dapat merujuk pada wilayah Indonesia atau tanah airnya ketika menyebutkan NKRI. Hal ini terjadi karena tanah air merupakan bagian dari NKRI.
- Namun, ketika membicarakan NKRI, maka yang lebih ditekankan adalah sebuah negara yang terbentuk dari berbagai suku bangsa dan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Sedangkan tanah air lebih menekankan pada wilayah atau tempat seseorang berasal dan merasa memiliki identitas sebagai bagian dari masyarakatnya.
Keduanya memiliki makna dan peranan yang besar dalam membentuk identitas nasional Indonesia. Identitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sejarah, politik, budaya, dan lain-lain.
Seperti diketahui, keberagaman suku bangsa, bahasa, dan budaya merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Tanah air dan NKRI hadir untuk memperkuat dan mempersatukan warga Indonesia dalam keberagaman tersebut. Kedua konsep ini juga menunjukkan bahwa semua masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab dalam membangun dan menjaga keutuhan negara dan bangsa.
Tanah Air dan NKRI dalam Tatanan Hukum
Tanah air dan NKRI juga memiliki pengakuan dalam tatanan hukum Indonesia. Hal ini terlihat dalam lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila memiliki arti simbolis yang mendalam. Garuda melambangkan rakyat Indonesia yang disatukan dalam satu kesatuan yang teguh. Sementara itu, kepala Garuda dengan lima jambul menandakan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
| Simbol | Makna |
|---|---|
| Garuda | Melambangkan rakyat Indonesia yang disatukan dalam satu kesatuan yang teguh |
| Kepala Garuda dengan lima jambul | Menandakan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia |
Garuda Pancasila menjadi simbol perpaduan serta keberanian rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya dan menjaga keutuhan negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tanah air dan NKRI menjadi hal yang sangat penting dalam membentuk identitas nasional Indonesia.
Keutuhan wilayah NKRI
Ketika kita berbicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah keutuhan wilayahnya. Hal ini menjadi sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau dengan luas wilayah daratan sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Maka, untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI, diperlukan berbagai upaya yang harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati.
- Pembangunan infrastruktur
- Pembangunan sosial dan ekonomi
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu hal penting untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Diperlukan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang memadai untuk memudahkan aksesibilitas antarpulau. Hal ini juga dapat membuka akses terhadap daerah-daerah terpencil, sehingga memudahkan dalam penyaluran bantuan dan peningkatan ekonomi.
Untuk mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, diperlukan pembangunan sosial dan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya pembangunan ini, akan tercipta kesempatan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat mengancam keutuhan wilayah.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga sangat penting dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Agar dapat bersaing dengan negara lain, maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik dalam berbagai bidang.
Persoalan di wilayah perbatasan
Wilayah perbatasan Indonesia merupakan wilayah yang sangat penting bagi keutuhan wilayah NKRI. Namun, wilayah perbatasan juga rentan terhadap berbagai persoalan, seperti budaya transmigrasi, pengaruh asing, perselisihan batas wilayah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul di wilayah perbatasan.
Perlindungan laut dan kemaritiman
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk yang sebagian besar hidup di daerah pesisir. Oleh karena itu, perlindungan laut dan kemaritiman menjadi sangat penting bagi keutuhan wilayah NKRI. Diperlukan upaya untuk melindungi laut dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya, serta mengoptimalkan potensi laut dan pulau-pulau kecil di sekitar wilayah perairan Indonesia.
| No | Isu | Upaya |
|---|---|---|
| 1 | Illegal Fishing | Pengetatan pengawasan perairan Indonesia untuk mencegah kapal asing yang melakukan pencurian ikan. |
| 2 | Pemanfaatan Laut yang Tidak Berkelanjutan | Memberikan pengaturan pada pemanfaatan laut dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya, agar tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. |
| 3 | Transportasi dan sistem logistik maritim | Peningkatan infrastruktur transportasi dan sistem logistik maritim, sebagai upaya menunjang kemaritiman Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing global. |
Demikianlah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI dari berbagai persoalan yang dapat mengancamnya. Dengan meningkatkan pembangunan, perlindungan wilayah dan kemaritiman, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, NKRI dapat tetap kokoh dan berjaya di kancah Internasional.
Sekarang Kamu Tahu Apa Itu NKRI!
Kamu sudah tahu sekarang apa itu NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun sederhana, nama ini menggambarkan betapa pentingnya kesatuan dan persatuan di negara kita. Terima kasih sudah membaca artikel ini dan jangan lupa untuk mengunjungi lagi nanti untuk membaca artikel menarik lainnya! Selamat tinggal!
